Virtual office saat ini sudah banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kantor virtual merupakan sebuah layanan sewa kantor yang memungkinkan pengguna tidak menyewa sebuah gedung fisik, melainkan dalam bentuk administratif. Oleh karena itu penyewa hanya memiliki alamat kantor terdaftar saja.

Semakin banyaknya usaha baru yang bermunculan tentu permintaan akan sewa gedung kantor turut meningkat. Akan tetapi, tidak semua perusahaan mampu mengeluarkan biaya untuk sewa kantor yang tergolong cukup besar.

Manfaat Virtual Office Bagi Pengusaha

Untuk itu, hadirlah virtual office guna memenuhi kebutuhan pebisnis dalam mengembangkan bisnisnya tanpa memiliki gedung kantor. Layanan sewa kantor ini sangat membantu pebisnis dalam menjalankan bisnisnya tanpa terikat jam kantor.

Banyak keuntungan yang didapat pebisnis dalam menggunakan layanan virtual office seperti:

  • Menghemat biaya anggaran dan operasional perusahaan hingga 90%
  • Memiliki waktu kerja fleksibel
  • Meningkatkan citra bisnis
  • Mempercepat pertumbuhan bisnis
  • Layanan resepsionis, e-mail, dan penerimaan telepon
  • Mengurangi stress dan tekanan akan pekerjaan kantor dan lalu lintas
  • Lebih dapat meluangkan banyak waktu untuk orang tercinta.

Jelas bahwa virtual office sangat membantu pebisnis dalam menjalankan usaha dengan anggaran yang lebih kecil. Namun, sebagian orang masih bertanya-tanya mengenai bagaimana dasar hukum dari penggunaan virtual office.

Mengingat karena banyaknya usaha baru bermunculan dan belum mampu membeli atau menyewa gedung, itu sebabnya virtual office penting dalam berperan membantu pebisnis menjalankan usahanya.

Sebelum menggunakan layanan virtual office sebaiknya Anda mengetahui dasar-dasar hukumnya terlebih dahulu.  Banyak pelaku bisnis di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta yang sudah memanfaatkan kantor virtual, namun beberapa masih banyak belum memiliki pemahaman dasar hukum yang cukup.

Ketentuan Penggunaan Virtual Office

Oleh karena itu, pada akhirnya pemerintah mengeluarkan surat edaran dari Kepala BPTSP (Badan Layanan Terpadu Satu Pintu) DKI Jakarta No. 6/2016 yang berisi tentang penerbitan surat keterangan domisili dan perizinan bagi pebisnis pengguna virtual office. Ketentuan ini tentu memudahkan Anda dalam memahami regulasi penggunaan kantir virtual.

Sebelum bisnis tersebut dibangun maka sebaiknya pebisnis mempelajari dulu zonasi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Hal ini bertujuan untuk menentukan titik pusat usaha atau alamat kantir kantor virtual tersebut. Selain itu, dengan menentukan titik pusat zonasi yang tepat maka bisnis Anda akan sesuai aturan dan dasar hukum virtual office sehingga proses perizinan nantinya akan lebih mudah dan cepat.

Untuk melihat zonasi di setiap kecamatan maka Anda bisa langsung mengunjungi situs atau website sindikat. Di situs tersebut terdapat peta yang jelas terlihat setiap kecamatannya. Cara melihat zonasi dan tata ruangnya yakni sebagai berikut:

  • Memilih kotamadya dan kecamatan sesuai tempat lokasi usaha
  • Setelah muncul peta maka sesuaikan lokasi dengan peta
  • Pilih kode sub zonasi
  • Pilih cek zonasi yang sesuai
  • Informasi zonasi akan diberikan melalui email yang Anda daftarkan

Dengan cara di atas maka Anda bisa mengetahui apakah zonasi yang Anda pilih sudah sesuai. Jika ingin membuka usaha di zonasi pemukiman maka tentu izin usaha atau SIUP tidak akan diberikan. Itu sebabnya peran virtual office di sini sangat penting untuk membantu kelangsungan bisnis Anda.

Agar lebih mudah dalam memilih lokasi kantor virtual yang ingin Anda sewa, cobalah mencari di sekitar pusat kota. Layanan sewa kantor secara virtual di di pusat kota tentu lebih memberi banyak keuntungan bagi bisnis Anda. Misalnya saja menaikkan value perusahaan serta akses lokasi yang lebih mudah.

“Lihat Juga Pilihan Package Lengkap Virtual Office Di SAMUDRA”